Sibisnis – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah berupaya keras untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal hingga akhir tahun 2025. Sebagai langkah percepatan, BGN mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pengajuan ini diajukan seiring dengan peningkatan jumlah penerima manfaat dan Surat Permintaan Pembayaran (SPPG) program MBG.
Hingga 11 November 2025, BGN mencatat realisasi anggaran sebesar Rp 43,47 triliun dari total anggaran Rp 71 triliun yang dialokasikan. Sementara itu, dari dana bantuan pemerintah khusus untuk program MBG sebesar Rp 51,2 triliun, masih terdapat sisa dana sekitar Rp 15,9 triliun. Dengan waktu yang tersisa sekitar 50 hari menjelang akhir tahun, BGN berupaya memaksimalkan penyerapan anggaran.
“Menurut proyeksi kami, dalam 50 hari terakhir ini, kami akan menyerap atau membutuhkan Rp 29,5 triliun. Hal ini disebabkan karena jumlah SPPG dan penerima manfaat terus bertambah setiap harinya,” jelas Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11). Peningkatan ini menunjukkan antusiasme dan kebutuhan yang tinggi terhadap program MBG.
Dadan memberikan contoh konkret, saat ini terdapat 14.800 SPPG yang aktif, dan diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai 17.000-18.000 pada akhir November. Proyeksi ini mengindikasikan bahwa serapan anggaran akan mengalami lonjakan signifikan pada pertengahan Desember, diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.
Selain itu, BGN juga memiliki dana sekitar Rp 3,5–3,6 triliun yang saat ini masih diblokir dan belum dapat dicairkan. Dana ini direncanakan akan dioptimalkan untuk membiayai pembangunan SPPG di wilayah-wilayah terpencil yang telah diidentifikasi bersama dengan pemerintah daerah. Upaya ini bertujuan untuk memastikan jangkauan program MBG merata hingga ke pelosok negeri.
Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan bahwa dari total 8.218 lokasi yang telah terverifikasi, BGN menargetkan setidaknya 6.000 lokasi dapat terealisasi tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan dana sekitar Rp 18 triliun.
“Dengan mengurangi dana yang diblokir tersebut, kami membutuhkan dana tambahan sebesar Rp 14,1 triliun. Sehingga total dana yang kami ajukan minggu ini ke Kemenkeu kurang lebih sebanyak Rp 28,6 triliun,” papar Dadan. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program MBG secara menyeluruh.
Setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu, BGN berjanji akan segera melaporkan hasil optimalisasi serapan dan penggunaan tambahan anggaran tersebut kepada Komisi XI DPR RI. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran program MBG.
“Kami sudah berkoordinasi, dan Kemenkeu memberikan waktu yang sangat singkat, hanya dua hari, untuk melakukan optimalisasi serapan anggaran yang kurang dan tambahan anggaran yang dibutuhkan,” pungkasnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung program-program yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan gizi.
