Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersinergi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Bentuk kolaborasi ini diwujudkan melalui penyediaan 28 unit bus sekolah. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, dan perwakilan dari Kementerian Perhubungan menandatangani perjanjian kerja sama tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial dan Transportasi, menandai komitmen bersama untuk memajukan pendidikan.
Penandatanganan perjanjian tersebut dibarengi dengan serah terima 28 bus sekolah yang akan didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Saifullah Yusuf menyampaikan, “Bus ini bukan sekadar kendaraan, melainkan jembatan harapan. Ia mengantarkan anak-anak dari rumah menuju sekolah, membuka pintu kesempatan bagi mereka yang berada di wilayah perbatasan.” Pernyataan ini disampaikan pada Kamis, 6 November 2025, menegaskan visi mulia di balik program ini.
Bantuan bus sekolah ini merupakan bagian integral dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh pelosok negeri. Alokasi 28 unit bus sekolah pada tahun anggaran 2025 ini diprioritaskan untuk pemerintah daerah yang memiliki program sekolah rakyat yang aktif dan berdedikasi.
Distribusi bantuan bus sekolah ini merata dari ujung barat hingga timur Indonesia. Di Sumatera, beberapa daerah yang menerima bantuan antara lain Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam (Aceh); Kota Solok (Sumatera Barat); Rokan Hilir (Riau); dan Kabupaten Natuna (Kepulauan Riau).
Di wilayah Sumatera bagian selatan, kebahagiaan serupa dirasakan oleh Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu (Bengkulu) serta Kabupaten Lampung Timur (Lampung), yang juga mendapatkan alokasi bus sekolah.
Pulau Jawa tak ketinggalan mendapatkan perhatian. Kabupaten Kuningan dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Wonosobo dan Blora (Jawa Tengah), serta Kabupaten Sleman dan Bantul (DI Yogyakarta) turut menerima bantuan bus sekolah. Sementara itu, di Jawa Timur, alokasi diberikan kepada Kabupaten Pacitan, Malang, dan Bangkalan.
Kawasan timur Indonesia juga menjadi fokus utama. Bantuan bus sekolah menjangkau Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kabupaten Wajo, Kota Makassar, dan Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), serta dua lokasi di Maluku Utara, yaitu Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kolaborasi antara transportasi dan kerja sosial adalah kunci terciptanya keadilan sosial. “Transportasi adalah tulang punggung mobilitas, sementara kerja sosial adalah tulang punggung kemanusiaan. Ketika keduanya bersinergi, keadilan sosial bukan lagi sekadar konsep, melainkan terwujud nyata dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menambahkan bahwa sinergi dengan Kementerian Sosial adalah wujud nyata transformasi pelayanan publik yang berlandaskan keadilan dan empati.
“Kemenhub akan memastikan setiap bus sekolah beroperasi secara aman, terawat, dan tepat guna, agar benar-benar menjadi moda transportasi sosial yang menumbuhkan harapan bagi generasi muda Indonesia,” pungkasnya.
Pilihan Editor: Mengapa Makin Banyak Anak Muda yang Menganggur
