Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis kepada Kabinet Merah Putih untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Fokus utama adalah pemberdayaan masyarakat serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan di seluruh lapisan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengungkapkan bahwa Presiden menekankan pentingnya peningkatan pelatihan vokasi. Tujuannya adalah mempercepat penyerapan lulusan SMA dan SMK ke dalam dunia kerja yang kompetitif.
“Pemerintah akan menggandeng balai-balai pelatihan, baik milik pemerintah maupun swasta, untuk memastikan lulusan terserap sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” jelas Cak Imin usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/11). Sinergi antara lembaga pelatihan dan industri diharapkan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menginstruksikan revitalisasi sekolah vokasi dengan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri terkini. Guna meningkatkan daya saing global, penguasaan bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, akan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah.
Baca juga:
* Pendidikan Vokasi dan Tantangan Dunia Kerja di Masa Depan
* KPK: Pernyataan Prabowo Tak akan Hentikan Penyelidikan Proyek Whoosh
* Menguji Gagasan Prabowo Bayar Utang Whoosh dengan Uang Rampasan Korupsi
“Presiden memerintahkan kita untuk berinvestasi secara signifikan melalui anggaran negara dalam meningkatkan kapasitas keterampilan vokasi para peserta didik dan lulusan pendidikan formal,” tegas Cak Imin, menandaskan komitmen pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia.
Menko PMK Pratikno menambahkan, langkah ini krusial untuk menyelaraskan kurikulum dan output pendidikan dengan dinamika kebutuhan industri. Dengan demikian, para lulusan diharapkan dapat langsung berkontribusi di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun sebagai pekerja migran dengan keterampilan teknologi yang mumpuni.
Sebagai bagian dari upaya komprehensif, Prabowo juga menginstruksikan perancangan konsep sekolah terintegrasi. Model ini akan mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pendapatan atau desil keluarga. Sekolah rakyat, yang akan menjadi fokus perhatian Menteri Sosial dan Menko PMK, akan diperuntukkan bagi keluarga di desil 1 dan 2.
Sementara itu, Sekolah Garuda akan disiapkan sebagai opsi sekolah unggulan. Sekolah-sekolah di kelompok menengah akan menampung anak-anak dari keluarga dengan pendapatan di desil 3 hingga 6.
Sekolah terintegrasi ini direncanakan hadir di setiap kecamatan, menghadirkan kompleks pendidikan lengkap dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga SMK dalam satu kawasan. Fasilitas penunjang seperti laboratorium, fasilitas olahraga, dan bengkel untuk pendidikan vokasi dan praktik kejuruan akan melengkapi konsep ini.
“Nama sekolahnya masih dalam tahap pertimbangan, namun kami diperintahkan untuk mematangkan konsep ini,” pungkas Pratikno, menandakan bahwa pemerintah serius dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
