Sibisnis – JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menarik kembali (repatriasi) dana dolar milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang tersimpan di luar negeri menuai sorotan. Galih Dimuntur Kartasasmita, Anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar, mempertanyakan kesiapan dan koordinasi Bank Indonesia (BI) terkait rencana ini.
Dalam rapat kerja dengan Bank Indonesia (BI) pada Senin, 22 September 2025, Galih secara khusus menanyakan apakah bank sentral telah dilibatkan dalam pembahasan insentif untuk mendorong repatriasi tersebut.
“Apakah sudah ada koordinasi, pembicaraan, atau setidaknya diskusi via WhatsApp dengan BI? Skema repatriasi ini penting, tidak bisa sembarangan membawa dana dolar ke dalam negeri. Peran Bank Indonesia sangat krusial,” ujar putra politisi senior Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita, kepada enam anggota Dewan Gubernur BI, termasuk Gubernur BI Perry Warjiyo, di ruang rapat Komisi XI.
Baca Juga: Belanja Daerah Turun 14,1% hingga Agustus 2025, Inpres Efisiensi Anggaran Termasuk jadi Pemicu
Rencana repatriasi ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 19 September 2025. Baik BI maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Sayangnya, pertanyaan yang diajukan Galih tidak mendapatkan respons langsung dari BI, bahkan hingga akhir rapat. Gubernur BI Perry Warjiyo memilih untuk tidak memberikan komentar kepada wartawan yang telah menunggunya di depan ruang Komisi XI.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Masih Tekor Pajak Rp941,5 Triliun, Pengamat Ingatkan Enam Kondisi
Senada dengan Perry, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti juga enggan menjawab pertanyaan wartawan. Akhirnya, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso ditugaskan untuk memberikan keterangan.
Namun, respons yang diberikan Ramdan pun masih belum menyentuh substansi rencana repatriasi dolar WNI. Ia hanya memberikan pernyataan umum terkait hasil rapat BI dan Komisi XI mengenai Laporan Kinerja BI Kuartal III/2025.
Baca Juga: PLTU Ombilin Sawahlunto ‘Disuntik’ Mati, Pemprov Sumbar: Paling Cepat 2030
“Kesimpulan utamanya adalah Bapak Gubernur berulang kali menegaskan bahwa Bank Indonesia siap bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pihak terkait,” jelas Ramdan.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah tengah merancang mekanisme repatriasi yang berbasis pasar (market-based), bukan melalui pemaksaan. Detailnya masih dalam tahap pembahasan di Istana Kepresidenan.
“Nanti kalau sudah clear baru akan kami umumkan. Saat ini, tim di Istana yang sedang mematangkan konsepnya,” kata Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (22/9/2025).
Purbaya menyoroti bahwa banyak WNI yang lebih memilih menyimpan dolar AS mereka di Singapura karena berbagai keuntungan yang ditawarkan. Ia mengungkapkan bahwa setiap bulannya, ratusan juta dolar AS mengalir ke Singapura dan negara lainnya.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan mempertimbangkan masukan dari Istana dan menghitung potensi risiko yang mungkin timbul dari upaya repatriasi ini.
“Kami akan berupaya menghilangkan insentif yang membuat orang lebih memilih menyimpan dolarnya di luar negeri. Intinya seperti itu,” ungkap Purbaya.
Meskipun demikian, mantan pejabat Kantor Staf Kepresidenan dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi ini optimis bahwa upaya menarik kembali dolar WNI yang ada di luar negeri dapat direalisasikan.
“Kita akan kaji lebih dalam, termasuk potensi risikonya. Tapi, secara garis besar, saya melihat ini bisa berjalan,” pungkasnya.
