Jakarta, IDN Times – Kabar baik datang dari sektor pertambangan Indonesia! Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI), yang akan berakhir pada tahun 2041. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan keberlanjutan eksplorasi tambang bawah tanah yang vital bagi perekonomian.
Salah satu poin kunci dalam perpanjangan kontrak ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan saham Indonesia di PTFI. Proses negosiasi yang krusial ini dijadwalkan akan mencapai finalisasi dalam pertemuan dengan pihak Freeport pada awal Oktober 2025. Dengan penambahan saham ini, diharapkan manfaat ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia akan semakin besar.
“Saya berencana, mungkin di awal Oktober, kita akan melakukan rapat final dengan pihak Freeport,” ujar Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (26/9/2025), mengindikasikan kemajuan signifikan dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung.
1. Negosiasi Penambahan Saham di Atas 10 Persen
Bahlil mengungkapkan bahwa komunikasi intensif terus dilakukan dengan Freeport McMoRan dan Freeport Indonesia, atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Perkembangan negosiasi secara berkala dilaporkan kepada presiden. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan secara serius adalah penambahan kepemilikan saham di atas 10 persen. Angka final yang diharapkan dari negosiasi ini diperkirakan mencapai 12 persen.
“Belum diputuskan angka finalnya, tetapi di atas 10 persen. Insyaallah akan lebih baik, dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12 persen,” jelasnya, memberikan sedikit gambaran tentang arah pembicaraan yang konstruktif.
2. Penambahan Saham Tanpa Biaya Signifikan
Menariknya, Bahlil menegaskan bahwa penambahan saham ini tidak melibatkan nilai valuasi yang besar. Artinya, pemerintah berpotensi mendapatkan saham tambahan dengan harga yang sangat terjangkau, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua dan MIND ID. Ini tentu menjadi kabar baik bagi keuangan negara dan daerah.
“Saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah, dalam hal ini adalah BUMD Papua dan MIND ID,” tegasnya, menekankan pentingnya penawaran yang menguntungkan bagi Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah telah mengajukan permintaan kepada PTFI untuk membangun smelter di Papua, sebagai salah satu syarat utama perpanjangan kontrak. Namun, rencana tersebut belum terealisasi hingga saat ini.
3. Alasan Pentingnya Perpanjangan Kontrak Freeport
Bahlil menjelaskan perbedaan signifikan antara proses eksplorasi tambang bawah tanah (underground) dan tambang terbuka (open pit). Produksi dari tambang underground pada periode 2020-2021 sebenarnya merupakan hasil eksplorasi yang telah dimulai sejak tahun 2004. Ini menunjukkan bahwa investasi jangka panjang sangat penting dalam industri pertambangan.
“Jadi, eksplorasi di-underground itu butuh waktu 10 sampai 16 tahun. Kalau tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi daripada Freeport ini itu 2035. Begitu 2035, dia akan menurun,” paparnya, memberikan gambaran tentang konsekuensi jika perpanjangan kontrak tidak segera disetujui.
Jika perpanjangan kontrak tidak segera dilakukan, puncak produksi Freeport diperkirakan akan terjadi pada tahun 2035, dan setelah itu akan mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan ini akan berdampak negatif pada produktivitas perusahaan, pendapatan negara, ketersediaan lapangan pekerjaan, serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional secara keseluruhan.
“Saya empat hari lalu melakukan rapat dengan Freeport McMoRan, dengan Presiden Freeport Indonesia, Pak Tony, untuk melanjutkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden,” pungkasnya, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan operasional Freeport demi kepentingan nasional.
