Sibisnis – JAKARTA — Pemerintah Indonesia tampaknya mengubah strategi terkait perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah 2041. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa pembangunan smelter tembaga baru oleh PTFI bukan lagi prioritas utama untuk saat ini.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa sebelumnya, pembangunan smelter baru di Fakfak, Papua Barat, menjadi salah satu syarat perpanjangan IUPK PTFI setelah 2041, selain kewajiban divestasi saham minimal 10% kepada MIND ID. Namun, kini pemerintah lebih memilih untuk memaksimalkan pemanfaatan smelter tembaga yang sudah ada di Gresik.
“Tadinya kita ingin ada smelter di Papua. Tapi itu masih dalam diskusi. Penambahan jumlah saham di atas 10%, apalagi sebagian untuk BUMD Papua, menjadi salah satu opsi untuk memprioritaskan pemanfaatan smelter di Gresik,” jelas Bahlil kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).
Pemerintah Indonesia memang tengah berupaya meningkatkan kepemilikan sahamnya di PTFI lebih dari 10%. Sebagian dari saham tambahan ini rencananya akan dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua.
Baca Juga: RI Bidik Tambah Saham Freeport di Atas 10%, BUMD Papua Dapat Jatah
“Insya Allah akan lebih baik, dan pemerintah sedang bernegosiasi hingga angka 12%. Saham ini sebagian akan diberikan kepada BUMD Papua, pasca-2041, supaya eksplorasi bisa dilakukan,” imbuh Bahlil.
Bahlil menegaskan bahwa pembagian saham kepada BUMD Papua baru akan terealisasi setelah tahun 2041. Saat ini, proses negosiasi masih berlangsung, dan pemerintah bersama Freeport dijadwalkan untuk mengadakan rapat final pada Oktober 2025.
Baca Juga: Krisis Tambang Freeport Guncang Pasar Tembaga Global
Mengenai nilai saham yang akan dialihkan ke BUMD Papua, Bahlil menyatakan, “Itu tidak ada nilai valuasi, jadi sangat kecil. Saya minta itu diberikan angka semurah-murahnya kepada pemerintah, dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID.”
Baca Juga: MIND ID Bukukan Laba Rp19,8 Triliun Semester I/2025, Cuan dari Freeport Turun
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa perubahan opsi perpanjangan izin tambang Freeport ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam rapat bersama Freeport-McMoran dan PTFI.
