Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Zulkifli Hasan, mengumumkan bahwa pemerintah akan mengevaluasi secara menyeluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul sejumlah insiden keracunan makanan yang terjadi baru-baru ini. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak Indonesia.
“Kami telah berdiskusi dalam rapat koordinasi (rakor) untuk segera mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers yang diadakan di gedung Kementerian Kesehatan, Minggu, 28 September 2025. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi isu krusial ini.
Pria yang akrab disapa Zulhas ini menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi menjadi penyebab kasus keracunan makanan. Meskipun tidak menyebutkan jumlah pasti SPPG yang akan ditutup, Zulhas menegaskan bahwa penutupan ini bersifat sementara, selama proses evaluasi dan investigasi berlangsung. Fokus utama adalah menjamin keamanan dan kesehatan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.
Evaluasi mendalam akan dilakukan terhadap SPPG, meliputi aspek kedisiplinan, kualitas bahan makanan, dan kompetensi juru masak. “Evaluasi tidak hanya dilakukan di tempat kejadian, tetapi di seluruh SPPG,” tegas Zulhas, menekankan cakupan evaluasi yang komprehensif. Langkah ini diambil untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mewajibkan seluruh SPPG untuk melakukan sterilisasi peralatan makan secara rutin. Selain itu, perbaikan sanitasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas air dan pengelolaan limbah, juga menjadi prioritas utama. Pemerintah berupaya keras meningkatkan standar kebersihan dan keamanan di setiap titik pelayanan.
Selain evaluasi SPPG, Zulhas mengungkapkan bahwa pemerintah telah mencapai kesepakatan untuk melibatkan secara aktif seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan program MBG dalam proses perbaikan. Sinergi antar lembaga diharapkan dapat mempercepat dan mengefektifkan upaya peningkatan kualitas program Makan Bergizi Gratis.
Pemerintah juga mewajibkan setiap SPPG untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional. “Karena kalau tidak ada ini (SLHS) nanti kejadian lagi. Keselamatan anak-anak kita adalah prioritas utama,” tegas Zulhas, menekankan pentingnya sertifikasi sebagai jaminan keamanan pangan. Tanpa SLHS, SPPG tidak diizinkan beroperasi.
Untuk memastikan pengawasan yang optimal, pemerintah meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan unit kesehatan sekolah dalam memantau SPPG secara rutin. “Semua langkah ini diambil secara terbuka, agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” pungkas mantan Menteri Perdagangan (2022-2024) dan Menteri Kehutanan (2009-2014) tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Pilihan Editor: Pangkal Soal Keracunan Massal Makan Bergizi Gratis
