Jakarta, IDN Times – Gelombang penolakan terhadap kebijakan pemotongan anggaran daerah bergema di Kementerian Keuangan. Tak tanggung-tanggung, 18 gubernur dari berbagai penjuru Indonesia, termasuk Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, kompak menyuarakan keberatan mereka kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Sherly Tjoanda dengan tegas menyatakan bahwa tak satu pun gubernur yang menyetujui kebijakan yang dinilai akan menghambat pembangunan daerah. “Semuanya tidak setuju karena pemotongan anggaran yang cukup besar akan berdampak langsung pada janji pembangunan, seperti proyek jalan dan jembatan di berbagai daerah,” ujarnya, usai pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10).
Lantas, seberapa besar pemangkasan anggaran yang membuat para kepala daerah ini berang?
Menurut Sherly, pemotongan anggaran di tingkat provinsi rata-rata mencapai 20–30 persen. Lebih memprihatinkan lagi, di tingkat kabupaten, bahkan ada yang mengalami pemangkasan hingga 60–70 persen, seperti yang terjadi di Jawa Tengah. Kondisi ini, tentu saja, menjadi ancaman serius bagi kelancaran pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
“Mudah-mudahan Pak Menkeu bisa berkomunikasi dengan baik mencari solusi yang baik, sehingga kita ke depan untuk pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik dan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tetap lancar, dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap sesuai dengan yang diharapkan,” harap Sherly.
Senada dengan Sherly, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, mengungkapkan bahwa anggaran daerahnya dipangkas hingga 25 persen. “Kami semua mengusulkan agar anggaran tidak dipotong karena beban di provinsi masing-masing sudah berat,” tegas Mualem, menggambarkan betapa beratnya dampak pemotongan anggaran ini bagi daerah.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Al Haris, yang juga menjabat sebagai Gubernur Jambi, menjelaskan bahwa para gubernur sengaja meminta audiensi dengan Menteri Keuangan untuk menyampaikan keluhan mereka terkait pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, dampak pemotongan ini sangat signifikan, bahkan mengancam operasional daerah dan pembayaran gaji PPPK. “Ada daerah yang bahkan kesulitan membayar operasional, termasuk gaji PPPK. Dampaknya luar biasa bagi daerah,” ungkap Al Haris.
Namun, ada sedikit angin segar dalam pertemuan tersebut. Al Haris mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersikap responsif terhadap keluhan yang disampaikan dan berjanji akan melakukan evaluasi terhadap besaran TKD pada tahun 2026. “Pak Menteri responsif sekali. Beliau berjanji tahun depan, seiring berjalannya waktu, akan dilakukan evaluasi lagi terhadap TKD ke daerah,” bebernya.
Lebih lanjut, Al Haris menyoroti bahwa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil akan semakin kesulitan mengembangkan wilayahnya jika TKD terus dipangkas. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat realisasi visi dan misi kepala daerah. “Daerah yang PAD-nya kecil tentu sulit berkembang. Bahkan, visi dan misi kepala daerah bisa tidak tercapai karena fokus hanya pada jalannya roda pemerintahan,” jelasnya.
Sebagai informasi, Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Berikut adalah daftar 18 gubernur yang hadir langsung dalam audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, berdasarkan data Kementerian Keuangan:
- Jambi
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Kepulauan Bangka Belitung
- Banten
- Kepulauan Riau
- Jawa Tengah
- Sulawesi Tengah
- Maluku Utara
- Sumatra Barat
- DI Yogyakarta
- Papua Pegunungan
- Bengkulu
- Aceh
- Sumatra Utara
- Lampung
- Sulawesi Selatan
- Nusa Tenggara Barat (NTB)
Pemotongan anggaran daerah ini menjadi isu krusial yang membutuhkan solusi komprehensif agar pembangunan di seluruh pelosok Indonesia tetap berjalan sesuai rencana.
