GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan layanan publik di desa-desa yang menjadi motor penggerak industri dan penyumbang pajak terbesar bagi daerah pada tahun 2026.
“Kami akan mengutamakan pembangunan di desa-desa yang menjadi jantung industri. Jika ada pabrik di sana, maka desa tersebut harus dibangun secara komprehensif,” ungkap Dedi, seperti dikutip dari Antara, Rabu, 15 Oktober 2025. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi desa-desa yang selama ini merasa kurang diperhatikan.
Dalam Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan yang berlangsung di Gedung Sigrong Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, Dedi Mulyadi menyoroti ironi yang terjadi. Banyak desa yang berkontribusi besar melalui sektor industri, namun kondisi infrastruktur dan layanan dasar di desa tersebut justru jauh tertinggal. Ketimpangan ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Desa-desa ini menghasilkan pajak yang signifikan, tetapi kantor desanya belum representatif, jalan-jalan rusak, dan lingkungan tidak tertata dengan baik. Sementara itu, warganya masih kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas dan pemenuhan gizi yang memadai,” jelasnya. Gambaran ini mencerminkan kesenjangan yang perlu segera diatasi.
Lebih lanjut, Dedi juga menyinggung hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah desa dan perusahaan. Seringkali, desa mengajukan permohonan dukungan dana untuk kegiatan-kegiatan penting seperti peringatan hari besar, namun tidak diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan desa secara berkelanjutan.
“Desa penghasil pajak seharusnya menjadi representasi kemajuan, bersih, berkembang, dan setara dengan kemajuan industrinya. Jangan sampai warga di sekitar pabrik justru menjadi pengangguran atau hidup dalam kondisi yang kurang layak,” tegas Dedi. Ia ingin memastikan bahwa keberadaan industri memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
Sebagai langkah konkret, Dedi Mulyadi berencana untuk turun langsung ke kantor pajak guna melihat secara detail besaran kontribusi pajak dari masing-masing desa. Langkah ini menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan keadilan fiskal. “Hasilnya akan kami umumkan secara terbuka. Tujuannya adalah agar desa-desa yang berkontribusi besar mendapatkan perhatian dan prioritas pembangunan yang selayaknya,” ucapnya.
Inisiatif ini merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan berbasis keadilan fiskal, di mana distribusi manfaat pembangunan disesuaikan dengan kontribusi ekonomi wilayah, khususnya di tingkat desa. Dengan kata lain, desa yang berkontribusi lebih besar akan menerima alokasi pembangunan yang lebih besar pula.
Melalui strategi ini, Dedi Mulyadi berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mempererat sinergi antara industri dan masyarakat desa, sehingga tercipta pembangunan yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan. Pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
Pilihan Editor: TKD Berkurang, Kemenkeu Temui Sultan HB X Bahas Pajak dan Hibah
