JawaPos.com – Guna mendorong tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang lebih profesional dan transparan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mendorong sejumlah BUMD untuk go public melalui penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO).
“Jakarta ini, BUMD-nya, jika dibandingkan daerah lain, memang yang paling banyak. Tetapi, secara keseluruhan, kinerjanya banyak yang positif,” ungkap Pramono, memberikan gambaran optimis tentang kondisi BUMD di bawah kepemimpinannya.
Saat ini, dua BUMD DKI telah dipersiapkan secara matang untuk melantai di bursa saham, yaitu Bank Jakarta dan PAM Jaya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi kedua perusahaan.
“Secara resmi, kami juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPRD DKI,” imbuhnya, menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk melibatkan pihak legislatif dalam proses penting ini.
Pramono menjelaskan bahwa IPO BUMD akan memberikan banyak keuntungan. Salah satunya adalah pelibatan publik dalam pengawasan kinerja BUMD. Dengan kepemilikan saham, masyarakat memiliki hak untuk turut serta memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan.
“Karena saya meyakini bahwa pengawasan publik akan jauh lebih efektif dibandingkan pengawasan yang bersifat birokrasi, atau bahkan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris yang ditunjuk,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan komitmennya untuk mereformasi BUMD secara menyeluruh. Ia tidak ingin lagi melihat BUMD dibentuk hanya untuk mengejar proyek jangka pendek atau menerima penugasan yang tidak jelas arahnya. Pola pikir ini dianggap merugikan kesehatan finansial dan operasional BUMD.
“Karena sekarang eranya sudah era keterbukaan dan restrukturisasi bukan lagi hal yang sulit. Saya tidak ingin lagi ada BUMD yang dibuat hanya untuk kepentingan jangka pendek, atau BUMD yang dibentuk hanya untuk penugasan semata. Itu tidak menyehatkan BUMD itu sendiri,” tegasnya.
Sebagai contoh, Pramono menyoroti PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang memiliki tujuh lini bisnis. Kedepannya, lini-lini bisnis Jakpro akan dievaluasi secara mendalam untuk menentukan mana yang layak dipertahankan dalam jangka menengah hingga panjang.
“Maka, tidak ada lagi misalnya penugasan Jakpro untuk JIS, Jakpro untuk Velodrome, dan sejenisnya. Jika tidak diselesaikan dengan baik, hal ini bisa menjadi masalah di kemudian hari,” imbuhnya, menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang matang dan berkelanjutan.
Pramono juga menekankan pentingnya keberlanjutan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, bahkan jika program tersebut diinisiasi oleh pemimpin sebelumnya. “Untungnya, saya termasuk yang melanjutkan hal-hal yang baik dari gubernur siapapun itu,” katanya, menunjukkan sikap inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik.
Salah satu contoh konkret adalah kelanjutan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Bahkan, Pramono berencana menjadikan kawasan JIS yang berdekatan dengan Ancol sebagai kawasan premium yang menarik banyak pengunjung pada tahun mendatang.
“Kami akan segera menghubungkan (JIS) dengan Ancol dan sudah ada kesepakatan untuk itu. Kemudian, berbagai kegiatan akan diatur di JIS,” jelasnya. Antusiasme terhadap pengembangan JIS bahkan menarik minat banyak pihak untuk menjadi pengelola stadion bertaraf internasional tersebut.
