Sibisnis – Jakarta – Kabar baik untuk sektor kesehatan! Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komitmen ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat.
“Sejak tahun 2016, #UangKita secara konsisten mengalokasikan anggaran lebih dari 5% untuk sektor kesehatan. Tujuannya jelas, agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan layanan dan akses kesehatan yang berkualitas,” ungkap Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Sabtu (2 Agustus 2025).
Pada tahun 2025 ini, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 218,5 triliun untuk memajukan sektor kesehatan. Anggaran jumbo ini akan dialokasikan untuk berbagai program strategis, salah satunya adalah penguatan layanan dasar melalui Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, memastikan tidak ada yang terlewatkan dalam mendapatkan akses kesehatan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran ini juga akan digunakan untuk pemerataan akses layanan kesehatan dasar. Layanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi untuk mencegah penyakit menular, serta edukasi gizi yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak dan kesehatan masyarakat secara umum. Prioritas utama adalah menjangkau warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan tetap, memastikan mereka tetap mendapatkan pelayanan yang layak. “Program-program yang berdampak positif ini akan terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan pada tahun 2026. Kami meyakini bahwa fasilitas layanan kesehatan adalah hak setiap warga negara,” tegasnya.
Bagaimana realisasinya di lapangan? Pada semester pertama tahun 2025, pemerintah telah merealisasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 78,6 triliun, atau sekitar 36% dari total alokasi yang direncanakan. Dari angka tersebut, Rp 52,1 triliun disalurkan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), sementara sisanya, Rp 26,5 triliun, didistribusikan melalui Transfer ke Daerah (TKD).
Anggaran yang digelontorkan ini juga dimanfaatkan untuk revitalisasi rumah sakit di berbagai daerah. Dengan nilai mencapai Rp 1,9 triliun, fokus utama revitalisasi adalah peningkatan kualitas rumah sakit D/D Pratama menjadi RS Kelas C. Prioritasnya adalah penguatan layanan spesialis seperti jantung, stroke, dan urologi, yang merupakan penyakit dengan angka kejadian yang cukup tinggi di Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada jaminan kesehatan masyarakat. Alokasi sebesar Rp 23,2 triliun dialokasikan untuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memastikan masyarakat kurang mampu tetap terlindungi dan memiliki akses ke layanan kesehatan. Untuk melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya, Rp 1,1 triliun dialokasikan untuk program vaksin dan imunisasi. Tak ketinggalan, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) juga mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp 140,1 miliar.
Pilihan Editor: Strategi Lanjutan Setelah Tarif Trump Berlaku
