Ketua DPP PKB Dorong Prabowo Ambil Alih 51% Saham BCA: Selamatkan Uang Negara!
JAKARTA – Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Iman Syukri, menyerukan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah strategis terkait kepemilikan 51 persen saham Bank Central Asia (BCA). Usulan ini muncul di tengah perhatian publik, dan PKB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tersebut.
Iman Syukri menegaskan bahwa pengambilalihan saham BCA sebesar 51 persen perlu diprioritaskan. Ia menduga adanya indikasi rekayasa dalam proses akuisisi saham tersebut di masa lalu. “Pengambilalihan harus sesegera mungkin dilakukan untuk menyelamatkan uang negara,” tegas Iman. “PKB mendukung penuh usulan agar Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA. Jangan sampai bangsa ini terus menerus dipermainkan.”
Lebih lanjut, Iman Syukri menjelaskan bahwa pengambilalihan saham BCA ini tidak memerlukan tambahan dana atau suntikan modal baru. Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah memiliki hak atas 51 persen saham BCA melalui mekanisme Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Pemerintah sudah menyuntikkan dana ke BCA melalui BLBI. Saham yang sejatinya milik pemerintah inilah yang harus diambil kembali,” jelasnya.
Sebagai Anggota Komisi XIII DPR RI periode 2024-2029, Iman Syukri berharap pemerintah bersedia menginvestigasi dugaan rekayasa dalam akuisisi 51 persen saham BCA tersebut. “Jika Presiden Prabowo mau menuntaskan masalah ini, persoalan keuangan negara yang sedang seret bisa teratasi. Memang perlu ide yang *out of the box*. Saya kira ide seperti ini sudah dimiliki Presiden Prabowo,” ungkapnya.
Iman juga mengingatkan bahwa dana yang digunakan pemerintah untuk menyuntikkan BLBI berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, penuntasan masalah ini menjadi krusial. “Jika penegakan hukum atas dugaan skandal BLBI-BCA ini jalan di tempat, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini,” pungkasnya. Isu ini menjadi penting di tengah sorotan terhadap pengelolaan keuangan negara dan upaya pemulihan ekonomi.
