Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), baru-baru ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam sektor perumahan. AHY mengungkapkan bahwa angka kekurangan rumah atau backlog perumahan di Indonesia masih sangat signifikan. Data terbaru menunjukkan, ada sekitar 9,9 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah. Lebih lanjut, sekitar 26 juta keluarga lainnya masih tinggal di hunian yang kurang layak.
“Jumlah backlog perumahan ini mencapai 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Selain itu, ada 26 juta keluarga yang tinggal di perumahan yang tidak layak huni,” jelas AHY saat memaparkan capaian satu tahun Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025. Masalah backlog perumahan ini menjadi perhatian serius pemerintah.
Menyadari urgensi permasalahan ini, pemerintah terus berupaya mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional dalam upaya mengatasi krisis perumahan. AHY mengklaim bahwa berbagai skema pembiayaan yang dijalankan pemerintah menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga 29 September 2025, berbagai program telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan.
AHY, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, memberikan rincian lebih lanjut mengenai perkembangan beberapa skema pembiayaan. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah berhasil merealisasikan 200.809 unit rumah dari target 350.000 unit, atau sekitar 57 persen. Sementara itu, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah mencapai 23.420 unit dari 45.073 unit yang ditargetkan, dengan tingkat realisasi sebesar 52 persen.
Selain itu, sebanyak 177.970 unit rumah telah memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Namun, AHY menekankan bahwa persoalan perumahan tidak hanya sebatas pada ketersediaan unit rumah. Kebijakan tata ruang yang semakin kompleks, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk, turut menjadi faktor yang memperumit masalah ini.
Pemerintah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan perumahan dengan kepentingan lain, seperti pertumbuhan industri dan ketahanan pangan. Ironisnya, banyak lahan produktif yang semula digunakan untuk pertanian dan perkebunan kini beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan. Alih fungsi lahan ini semakin mempersempit ruang untuk pembangunan perumahan, terutama di wilayah perkotaan.
“Masalah mendasar yang kita hadapi adalah tata ruang, karena makin terbatasnya ruang, apalagi di perkotaan yang semakin padat,” pungkas AHY. Kompleksitas masalah perumahan di Indonesia membutuhkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.
Pilihan Editor: Akar Masalah Pasokan Gas Industri Seret
