Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infratras AHY) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO), sebuah kantor fasilitasi proyek infrastruktur yang diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Kehadiran IPFO diproyeksikan akan memangkas birokrasi dan meningkatkan kolaborasi antar sektor, sehingga proyek-proyek strategis dapat berjalan lebih efisien.
“Indonesia memerlukan mekanisme fasilitasi yang mampu menjembatani antara kebijakan dan praktik di lapangan, antara regulasi dan realisasi, serta antara ambisi dan tindakan nyata. IPFO hadir untuk mengubah koordinasi menjadi fasilitasi, dan fasilitasi menjadi akselerasi,” tegas AHY dalam peresmian yang berlangsung di kantornya, Selasa (21 Oktober 2025). Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih cepat dan efektif.
Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa IPFO akan berfungsi sebagai platform koordinasi terpusat di bawah koordinasi Kemenko Infratras. Kantor ini akan menjadi penghubung utama antara investor, pemilik proyek, dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses perizinan, menyelaraskan prioritas pembangunan, dan mempercepat implementasi proyek-proyek strategis yang memiliki dampak signifikan bagi perekonomian.
Pendirian IPFO merupakan respons terhadap tantangan pengembangan infrastruktur di Indonesia, terutama terkait dengan rumitnya birokrasi dan tumpang tindih regulasi. Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur nasional pada periode 2025–2029 mencapai US$643,8 miliar atau sekitar Rp 10.300 triliun. Angka ini menunjukkan betapa krusialnya peran infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Saat ini, kontribusi sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur masih terbatas, hanya sekitar 28 persen. Sebagian besar pembiayaan masih bergantung pada pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Seperti yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto, modal swasta harus memainkan peran yang lebih besar. Pemerintah bertugas tidak hanya mengundang investasi, tetapi juga memastikan adanya kepastian, kejelasan, konsistensi, dan kredibilitas,” ungkap AHY. Oleh karena itu, IPFO diharapkan dapat mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur.
Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY menambahkan bahwa IPFO akan berperan penting dalam menjembatani kemitraan antara sektor publik dan swasta (PPP). Pemerintah bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk membantu memitigasi risiko investasi dan meningkatkan kepercayaan investor. Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi proyek infrastruktur.
IPFO akan fokus pada percepatan proyek dan inovasi pembiayaan. Beberapa skema baru yang akan diterapkan termasuk penangkapan nilai tanah (land value capture), daur ulang aset, dan konsesi terbatas. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
