Jakarta, IDN Times – Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melonjak menjadi Rp335 triliun pada tahun 2026 memunculkan pertanyaan penting: mampukah Badan Gizi Nasional (BGN) menyerap dana sebesar itu secara efektif? Pertanyaan ini wajar mengingat hingga Agustus 2025, serapan anggaran MBG baru mencapai Rp13 triliun, hanya 18,3 persen dari total pagu Rp71 triliun. Lonjakan anggaran tahun depan yang mencapai 371,83 persen dibandingkan tahun ini tentu menjadi sorotan.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menyadari kekhawatiran ini. Ia menegaskan bahwa lonjakan anggaran MBG akan dikaji secara mendalam. Meskipun penyerapan anggaran tahun ini terus dipercepat, peningkatan alokasi dana di tahun 2026 tetap diperlukan karena program ini menargetkan penerima manfaat yang jauh lebih banyak.
“Evaluasi akan dilakukan secara komprehensif, tidak hanya untuk MBG, tapi juga untuk seluruh anggaran kementerian dan lembaga,” jelasnya di Kemenkeu, Jumat (3/10/2025). “Mengapa anggaran tahun depan lebih besar? Karena target dan kebutuhan juga semakin besar.”
Peningkatan target dan kebutuhan anggaran program MBG pada 2026 tak lepas dari rencana perluasan cakupan penerima manfaat. Jumlah sekolah dan siswa yang akan terlibat dalam program ini diproyeksikan meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Bayangkan, jika tahun ini 100 sekolah menerima manfaat, tahun depan jumlahnya bisa melonjak menjadi 400! Otomatis, kebutuhan dana pun ikut bertambah. Jadi, penambahan anggaran ini bukan semata-mata untuk BGN, melainkan untuk memperluas jangkauan program MBG itu sendiri.
Lebih lanjut, Prima optimistis bahwa penyerapan anggaran MBG pada tahun 2026 akan lebih optimal. Optimisme ini didasari oleh keyakinan bahwa BGN dan instansi terkait akan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengelola program, baik dari sisi administrasi maupun operasional.
“Tahun depan, baik dari sisi administrasi maupun pengelolaan di lapangan, kita sudah lebih berpengalaman. Jadi, saya yakin proses pencairan anggaran juga akan berjalan lebih cepat dan efisien,” tambahnya, meyakinkan.
Berdasarkan Buku Nota Keuangan II, arah kebijakan dan strategi program MBG dalam menghadapi berbagai tantangan akan difokuskan pada beberapa aspek kunci:
- Penguatan kelembagaan dan tata kelola yang baik.
- Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dapur umum yang memadai.
- Percepatan pencairan dana MBG melalui simplifikasi dan verifikasi virtual account.
- Pelatihan sumber daya manusia (SDM) di Sentra Pelatihan Profesi Pangan dan Gizi (SPPPG).
- Penguatan logistik dan distribusi, termasuk jejaring pasok pangan, distribusi berbasis jadwal/wilayah, dan aplikasi pemantauan logistik.
- Komunikasi yang efektif dan partisipasi aktif dari publik.
- Kemitraan strategis, termasuk kerja sama lintas sektor untuk mendukung program MBG.
Di balik ambisi besar pemerintah untuk menghadirkan makanan bergizi gratis bagi jutaan masyarakat Indonesia, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dengan strategi yang matang dan kerja sama lintas sektor yang solid. Salah satu tantangan utama adalah pemerataan distribusi manfaat MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama karena keterbatasan infrastruktur. Selain itu, penguatan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal, UMKM, dan masyarakat dinilai krusial untuk memastikan program ini turut mendorong perekonomian daerah.
Program MBG juga dipandang memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan menyerap tenaga kerja lokal dan memperluas lapangan kerja. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peningkatan keahlian sumber daya manusia pendukung, khususnya dalam pengelolaan dapur, logistik, serta penyusunan menu bergizi.
Di sisi lain, pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel juga menjadi kunci agar anggaran besar yang digelontorkan tepat guna dan berkelanjutan. MBG bukan hanya sekadar program bantuan pangan, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas. Sebuah investasi untuk masa depan bangsa.
(Tautan ke berita terkait: Realisasi Anggaran MBG Naik 12 Persen, Jadi Rp21 Triliun; Luhut Bakal Rutin Kirim Tim buat Cek Pelaksanaan MBG; Ironi Suntikan Anggaran MBG Puluhan Triliun di Tengah Keracunan Massal)
