Jakarta, IDN Times – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah gencar mendorong seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja. Hingga awal Oktober 2025, realisasi belanja K/L baru mencapai Rp815 triliun, angka ini setara dengan 55 persen dari total pagu anggaran K/L yang mencapai Rp1.471 triliun.
“Kita masih punya pekerjaan rumah, karena ini baru awal Oktober. Masih ada waktu yang cukup. Berdasarkan siklus anggaran yang ada, biasanya sekitar 38 persen dari anggaran itu justru dieksekusi di tiga bulan terakhir,” jelas Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, dalam sebuah *media briefing* di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Serapan Belanja Negara Lebih Rendah Dibanding Tahun Lalu
Pagu anggaran belanja K/L tahun ini memang mengalami kenaikan signifikan, tercatat Rp1.481,7 triliun, dibandingkan sebelumnya yang sebesar Rp1.275,6 triliun (data konferensi pers APBN Kita edisi September 2025). Kenaikan ini disesuaikan dengan berbagai program prioritas pemerintah yang tengah dijalankan.
“Realisasi anggaran belanja K/L 55 persen ya, pagunya sesuai dinamis program prioritas yang ada, Rp1.481,7 triliun sampai awal Oktober 2025,” ungkap Prima.
Namun, jika dibandingkan dengan realisasi belanja K/L pada periode September tahun lalu, yang mencapai Rp803,35 triliun (atau sekitar 73,65 persen dari pagu APBN 2024 sebesar Rp1.090,83 triliun), terlihat bahwa meskipun pagu belanja K/L naik, laju penyerapannya justru lebih lambat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Prima merinci lebih lanjut, realisasi belanja pemerintah pusat terbesar berasal dari belanja pegawai yang sudah mencapai 71 persen. Kemudian disusul oleh belanja bantuan sosial (bansos) sebesar 72 persen. Sementara itu, belanja barang dan belanja modal masing-masing baru mencapai sekitar 45 persen.
Menurut Prima, pola penyerapan anggaran di kementerian/lembaga (K/L) memang memiliki kecenderungan meningkat pesat pada kuartal terakhir setiap tahunnya.
“Kalau kita lihat dari siklus anggaran, sekitar 38 persen dari total anggaran biasanya dibelanjakan dalam tiga bulan terakhir, yakni Oktober, November, dan Desember,” imbuhnya.
Dirjen Perbendaharaan Optimistis Belanja Negara Terserap Penuh
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pencairan anggaran juga sedikit terhambat oleh terbentuknya sejumlah kementerian/lembaga (K/L) baru di tahun 2025. K/L baru ini memerlukan waktu untuk menyusun struktur organisasi serta perencanaan anggaran di awal tahun, sehingga kegiatan operasional baru bisa berjalan setelah proses perencanaan tersebut rampung.
“Biasanya, K/L yang baru harus memulai dari pembentukan organisasi, lalu menyusun anggaran dan hal-hal pendukung lainnya. Jika melihat angka saat ini, penyerapan belanja K/L telah mencapai 55 persen. Saya rasa ini merupakan capaian yang membuat kami cukup optimistis,” ungkapnya.
Berdasarkan penelusuran Kementerian Keuangan, terdapat perbedaan kecepatan pencairan anggaran antara satu K/L dengan K/L lainnya. Pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran belanja di seluruh K/L. Bahkan, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah turun langsung melakukan kunjungan ke beberapa K/L untuk menganalisis penyebab lambatnya penyerapan anggaran.
“Pak Menteri Keuangan telah melakukan pertemuan dengan beberapa K/L. Meskipun belum mencakup semuanya, upaya ini akan terus berlanjut. Tentunya, proses di tingkat teknis juga tetap berjalan,” tutur Prima.
Kemenkeu Lakukan Koordinasi Intensif untuk Akselerasi Belanja Negara
Selain itu, dinamika global, termasuk kondisi geopolitik, turut memengaruhi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Kemenkeu akan melakukan koordinasi intensif antara Menteri Keuangan dan kementerian/lembaga, baik di tingkat pusat maupun teknis di daerah.
“Di level teknis, Ditjen Perbendaharaan memiliki 34 kantor wilayah dan 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. KPPN inilah yang melakukan proses verifikasi dan penyaluran anggaran,” jelas Prima.
Dengan realisasi belanja yang telah mencapai lebih dari separuh pagu pada awal Oktober, Prima menyatakan optimismenya bahwa target penyerapan anggaran K/L tahun 2025 dapat tercapai sesuai harapan.
Menkeu Purbaya Warning Serapan Anggaran MBG
Serapan Lambat, Menkeu Siap Realokasi Anggaran MBG
Efisiensi Anggaran Jadi Penghambat Realisasi Belanja K/L pada 2025
