Jakarta, IDN Times – Bank Indonesia (BI) kembali berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan melanjutkan skema burden sharing demi mendukung pendanaan program ekonomi kerakyatan, sebuah pilar penting dalam agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa bank sentral tidak hanya mengandalkan suku bunga untuk menjaga stabilitas likuiditas. BI juga menerapkan kebijakan moneter ekspansif melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, sebuah langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kami perbarui data kemarin, dan hingga saat ini, total SBN yang telah kami beli mencapai Rp200 triliun. Angka ini mencakup pembelian untuk debt switching,” ungkap Perry dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Selasa (2/9/2025), menggarisbawahi komitmen BI dalam mendukung kebijakan fiskal pemerintah.
Kolaborasi erat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani memungkinkan sebagian hasil dari pembelian SBN dialokasikan langsung untuk program-program prorakyat. Inisiatif ini meliputi pembangunan perumahan rakyat, penguatan Koperasi Desa Merah Putih, dan berbagai program lain yang selaras dengan kerangka Asta Cita, memastikan dampak positifnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Dengan skema burden sharing, atau pembagian beban bunga, beban pembiayaan untuk program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita dapat ditekan secara signifikan,” jelas Perry, menekankan efisiensi yang dihasilkan dari sinergi kebijakan moneter dan fiskal.
Skema burden sharing ini terbukti efektif dalam menekan biaya pendanaan program. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pembiayaan bersama dengan BI membuat pendanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi lebih terjangkau bagi pemerintah, yang pada akhirnya meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Untuk Kopdes Merah Putih, dananya bisa lebih murah karena kami melakukan semacam burden sharing dengan BI,” tutur Sri Mulyani, menyoroti manfaat konkret dari koordinasi antar lembaga pemerintah.
Pemerintah mengalokasikan dana APBN 2025 sebesar Rp16 triliun di Himbara, yang selanjutnya akan disalurkan sebagai pembiayaan kepada Koperasi Merah Putih. Pada tahun 2026, penempatan dana di Himbara akan ditingkatkan sebesar Rp83 triliun, sehingga total dana APBN yang dialokasikan mencapai sekitar Rp99 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat terhadap pengembangan koperasi.
Meskipun skema pendanaan ini memberikan kemudahan bagi pemerintah, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2026 mengidentifikasi beberapa potensi risiko yang perlu diantisipasi dalam implementasi program Koperasi Merah Putih, sehingga pengelolaan risiko yang cermat menjadi kunci keberhasilan program ini.
