JAKARTA – Bank Indonesia (BI) terus aktif dalam pembiayaan anggaran pemerintah melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN), yang hingga 18 November 2025 mencapai Rp289,91 triliun. Mayoritas transaksi ini dilakukan melalui skema debt switching.
Lantas, apa sebenarnya debt switching itu? Secara sederhana, ini adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo, yang kemudian digantikan dengan surat utang baru dengan jangka waktu (tenor) yang lebih panjang.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa dari total Rp289,91 triliun tersebut, porsi terbesar berasal dari program debt switching pemerintah, yakni mencapai Rp212,6 triliun. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan pembelian SBN di pasar sekunder.
“Bank Indonesia membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal,” ungkap Perry dalam konferensi pers daring pengumuman Rapat Dewan Gubernur November 2025, Rabu (19/11/2025).
Perry menambahkan bahwa pembelian SBN di pasar sekunder tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sejalan dengan kaidah kebijakan moneter. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan memastikan kredibilitas moneter tetap terjaga.
“Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar secara terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter,” tegas Perry.
Sebagai informasi tambahan, pada akhir tahun sebelumnya, Bank Indonesia dan pemerintah telah menyepakati pelunasan utang hasil burden sharing era pandemi Covid-19 yang jatuh tempo pada tahun 2025 sebesar Rp100 triliun. Pelunasan ini akan dilakukan melalui debt switching demi menjaga kesehatan profil utang pemerintah.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suminto, sebelumnya menjelaskan bahwa mekanisme debt switch merupakan transaksi pasar sekunder, sehingga akan mengurangi target penerbitan SBN di pasar primer pada tahun 2025.
“Tujuan debt switch salah satunya untuk menjaga keseimbangan portofolio SBN dan meningkatkan likuiditas di pasar,” ujarnya pada Senin (30/12/2024).
Jenis SBN dan tenor yang digunakan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan Bank Indonesia dalam melakukan operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Perlu ditegaskan bahwa debt switch bukanlah hal baru. Ini merupakan transaksi di pasar sekunder yang lazim dan reguler dilakukan di pasar keuangan global maupun domestik.
Dalam rangka pengelolaan portofolio, Suminto menyebutkan bahwa pemerintah secara reguler melakukan transaksi debt switch di pasar sekunder, dengan melibatkan investor SBN di pasar global dan domestik, melalui mekanisme penawaran umum maupun secara bilateral.
Dalam hal pelunasan utang burden sharing, Bank Indonesia juga memerlukan SBN untuk pelaksanaan operasi moneter serta sebagai underlying untuk instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, seperti Sekuritas Rupiah BI (SRBI).
