PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) nampaknya harus bersabar. Kenaikan gaji yang dinanti-nantikan pada tahun 2026 diprediksi belum bisa terealisasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kenaikan gaji PNS sangat bergantung pada ketersediaan ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fokus anggaran pemerintah tahun depan akan dialokasikan untuk mendanai delapan agenda prioritas nasional. “Untuk gaji PNS, kami akan melihat fiscal space untuk tahun 2026, yang mana mayoritas anggarannya dialokasikan untuk program-program prioritas nasional,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers nota keuangan dan RAPBN 2026, Senin (18 Agustus 2025).
Selain gaji, Sri Mulyani juga belum memberikan kepastian mengenai penambahan formasi PNS di tahun mendatang. Koordinasi lebih lanjut dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) masih diperlukan. Penambahan formasi, menurutnya, akan sangat bergantung pada kebutuhan masing-masing kementerian/lembaga (K/L), terutama yang berasal dari daerah. “Namun, pada saat yang sama, kita juga harus mempertimbangkan kapasitas fiskal yang ada. Untuk hal itu, kami belum melakukan exercise, terutama untuk rekrutmen,” jelasnya.
Pada tahun depan, belanja negara ditargetkan mencapai Rp 3.786,5 triliun, meningkat 7,3 persen dari proyeksi tahun 2025. Alokasi dana yang signifikan ini akan diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah. Belanja K/L mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 17,5 persen, menjadi Rp 1.498,3 triliun, sementara belanja non-K/L mencapai Rp 1.638,2 triliun atau naik 18 persen.
Lantas, apa saja delapan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyedot anggaran jumbo pada tahun 2026? Mengutip informasi dari laman Kementerian Keuangan, yang pertama adalah ketahanan pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 164,4 triliun. Dana ini akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, penyediaan bibit unggul, pengadaan alat pertanian modern, dan pembiayaan murah bagi petani. Agenda prioritas kedua adalah ketahanan energi, yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 402,4 triliun.
Selanjutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas ketiga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 335 triliun. Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat. Prioritas keempat adalah sektor pendidikan, yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp 757,8 triliun. Prioritas kelima adalah sektor kesehatan, dengan anggaran mencapai Rp 244 triliun.
Prioritas keenam adalah penguatan ekonomi rakyat melalui pembentukan 80 ribu Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Ketujuh, dalam bidang pertahanan semesta, pemerintah akan fokus pada modernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Terakhir, anggaran juga dialokasikan untuk percepatan investasi dan perdagangan global.
Pilihan Editor: Makin Banyak Pekerja di Sektor Informal
