KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN), Basuki Hadimuljono, menyatakan keyakinannya bahwa IKN akan segera menjadi pusat pemerintahan yang modern dan inklusif. “Dengan koordinasi yang solid bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” ungkapnya di Jakarta, Jumat, 3 Oktober 2025, seperti dikutip dari Antara.
Pernyataan ini disampaikan Basuki setelah melaporkan perkembangan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik kepada dua wakil menteri sekretariat negara, Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
“Pada kesempatan ini, saya melaporkan status dan progress pembangunan Ibu Kota Nusantara pascaterbitnya Perpres 79/2025, sekaligus menyampaikan rencana program 2026—2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” jelas Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan RI.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menargetkan IKN untuk beroperasi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Target ini secara resmi tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028″.
Artinya, IKN baru dapat berfungsi penuh sebagai ibu kota politik apabila seluruh kompleks pembangunan tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, telah rampung dan siap mendukung operasional masing-masing lembaga.
Sebelumnya, dalam rapat bersama jajarannya, termasuk Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, di Istana Kepresidenan RI pada 21 Januari 2025, Presiden Prabowo telah menetapkan target operasional IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
Pada rapat yang sama, Kepala Negara juga menyetujui dimulainya pembangunan tahap kedua IKN yang akan berlangsung dari tahun 2025 hingga 2029. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk membiayai pembangunan tersebut.
Selepas rapat, Kepala OIKN menjelaskan bahwa pembangunan tahap kedua tidak hanya mencakup ekosistem untuk lembaga legislatif dan yudikatif, tetapi juga ekosistem pendukungnya serta aksesibilitas menuju IKN.
“Termasuk juga dalam Rp 48,8 triliun ini, adalah untuk memelihara dan mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal,” tambah Basuki. “Jadi, dari Kementerian PU, Kementerian Perumahan, menyerahkan untuk OIKN untuk kami mengelola dan kami pelihara. Itu dari APBN.”
Pilihan Editor: IKN Ibu Kota Politik: Simbol Baru atau Sekadar Istilah?
