Juru bicara TikTok mengumumkan penangguhan sementara fitur siaran langsung (live) di platform mereka di Indonesia. Keputusan ini diambil atas inisiatif perusahaan sendiri, tanpa campur tangan pemerintah. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya eskalasi kekerasan dalam unjuk rasa yang terjadi belakangan ini.
“Kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok Live untuk beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada,” demikian pernyataan resmi dari Juru Bicara TikTok, yang diterima Tempo dari tim public relations eksternal mereka di Indonesia pada hari Minggu, 31 Agustus 2025.
Menurut TikTok, eskalasi demonstrasi di Indonesia semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya potensi kekerasan. Perusahaan berupaya mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan kondusif bagi seluruh penggunanya. “Kami mengambil langkah-langkah pengamanan tambahan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang aman dan beradab,” lanjut pernyataan tersebut.
Pantauan Tempo pada Minggu sore menunjukkan bahwa fitur Live TikTok memang tidak dapat diakses. Ketika pengguna mencoba memilih menu untuk memulai live streaming, muncul notifikasi yang mengindikasikan masalah jaringan yang tidak stabil. Akibatnya, pengguna tidak hanya kehilangan kemampuan untuk melakukan siaran langsung, tetapi juga tidak dapat menonton siaran langsung yang sedang berlangsung.
Di sisi lain, Direktur Kelompok Kerja Anti Disinformasi Digital di Indonesia, Damar Juniarto, menduga bahwa pembatasan fitur live TikTok, terutama terhadap konten yang menayangkan aksi unjuk rasa, dilakukan atas permintaan pemerintah. Damar menilai kebijakan ini sebagai bentuk moderasi konten sepihak. “Ini dinamakan aktivitas sensor. Sensor semacam ini tentu saja menghambat demokrasi,” tegas Damar kepada Tempo.
Namun, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa kementeriannya tidak pernah memerintahkan TikTok untuk membatasi fitur live. “Itu dari TikTok sendiri,” kata Alexander Sabar pada 31 Agustus 2025.
Pembatasan fitur siaran langsung di TikTok mulai terasa sejak demonstrasi menuntut pembubaran DPR memanas pada 25 Agustus 2025. Para peserta aksi massa tidak dapat menggunakan fitur ini untuk menginformasikan situasi terkini dari demonstrasi yang berujung ricuh.
Alexander Sabar menambahkan bahwa pihaknya sedang meninjau kebijakan media sosial TikTok terkait pembatasan fitur live pada penayangan aksi demonstrasi. Hasil penelusuran sementara menunjukkan bahwa fitur live TikTok tersebut mengandung sejumlah konten yang tidak layak tayang. “Banyak temuan ajakan yang bersifat provokasi, ujaran kebencian terhadap individu dan etnis tertentu,” ungkap Sabar kepada Tempo.
Kementerian Komunikasi juga menemukan akun-akun yang diduga terkait dengan judi online yang kerap melakukan promosi melalui fitur live. Menurutnya, konten semacam itu menjadi salah satu faktor yang memicu situasi genting. “Ini membahayakan masyarakat,” pungkasnya.
Novali Panji Nugroho, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Nasib Proyek Jalan Tol di Era Prabowo Subianto
