Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman, menyatakan optimismenya terhadap target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025. Meskipun target direvisi turun menjadi Rp 477,2 triliun dari sebelumnya Rp 513,6 triliun, realisasi hingga Oktober menunjukkan tren positif.
Penurunan target PNBP ini merupakan dampak dari kebijakan baru terkait dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dividen BUMN kini tidak lagi masuk ke kas Kemenkeu, melainkan langsung dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Target tahun ini memang terlihat menurun signifikan dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh perubahan kebijakan pengalihan penerimaan dividen BUMN ke BPI Danantara,” ujar Luky dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11).
Hingga akhir Oktober 2023, Kemenkeu mencatat realisasi PNBP sebesar Rp 402,4 triliun. Angka ini setara dengan 84,3 persen dari target yang ditetapkan dalam Laporan Semester (Lapsem) 2025.
“Dengan realisasi 84,3 persen hingga akhir Oktober, kami cukup optimis target Rp 477,2 triliun masih bisa tercapai, mengingat masih ada dua bulan tersisa,” jelas Luky.
Namun, Luky juga menyoroti bahwa realisasi PNBP ini mengalami kontraksi sebesar 15,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan, jika penerimaan dividen BUMN dikeluarkan dari perhitungan, kontraksi masih tercatat sebesar 2,2 persen.
Secara rinci, pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA) menjadi kontributor utama dengan Rp 178,5 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan Migas mencapai Rp 81,5 triliun, mengalami penurunan 13,2 persen secara tahunan. Sementara itu, pendapatan SDA non-migas tercatat sebesar Rp 97 triliun, turun tipis 0,4 persen dibandingkan tahun lalu. Kontraksi signifikan terjadi pada pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), yang anjlok 85,1 persen menjadi hanya Rp 11,8 triliun.
“Penurunan pendapatan KND ini sangat terasa, dari target awal sekitar Rp 90 triliun, realisasinya kini hanya Rp 11,8 triliun,” ungkap Luky.
Di sisi lain, terdapat peningkatan pada jenis PNBP lainnya. Pendapatan PNBP lainnya tercatat sebesar Rp 129,9 triliun, tumbuh 3,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Begitu pula dengan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang mencapai Rp 82,2 triliun, tumbuh 0,7 persen.
Menghadapi tantangan peralihan dividen BUMN, pemerintah terus berupaya menggenjot PNBP dari sektor lain.
“Kami terus berupaya keras untuk mengkompensasi penurunan dividen tersebut melalui optimalisasi jenis PNBP lainnya, meskipun mungkin tidak dapat menutup seluruhnya,” pungkasnya.
