Presiden Prabowo Subianto berencana menggelontorkan 330 ribu unit smart TV atau interactive flat panel (IFP) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025. Inisiatif ini merupakan bagian penting dari program digitalisasi pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah.
Menurut Prabowo, saat ini sudah ada 10 ribu sekolah yang menerima bantuan satu unit smart TV. “Sekarang pun kami sudah sebarkan, tapi baru mampu satu sekolah satu layar digital pintar,” ujarnya saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial di Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis, 11 September 2025.
Targetnya, pendistribusian akan dipercepat. Pemerintah menargetkan 100 unit smart TV pada November mendatang, dan jumlahnya akan terus meningkat di tahun berikutnya. Prabowo menekankan idealnya setiap kelas memiliki satu perangkat TV pintar untuk menunjang proses belajar mengajar.
Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, menjelaskan bahwa anggaran untuk setiap unit, termasuk ongkos kirim, asuransi, dan garansi, mencapai sekitar Rp 26 juta. “Kalau enggak salah Rp 26 juta per unit itu sudah termasuk ongkos kirim, sudah termasuk asuransi, sudah termasuk garansi gitu ya,” ungkapnya saat dihubungi pada Jumat, 12 September 2025.
Data dari LKPP menunjukkan bahwa total anggaran yang dialokasikan dari APBN untuk pengadaan smart TV pada tahun 2025 mencapai Rp 7,9 triliun. Alokasi anggaran tersebut dirinci berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut:
* Direktorat SD: Rp 4.135.608.750.000
* PAUD: Rp 1.710.048.240.000
* SMA: Rp 1.000.779.120.000
* SMK: Rp 972.841.320.000
* Pendidikan non-formal dan pendidikan informal: Rp 90.000.000.000
Dengan demikian, total anggaran untuk pengadaan smart TV di tahun 2025 mencapai angka fantastis, yaitu Rp 7.909.277.430.000 atau setara dengan Rp 7,9 triliun.
Hingga saat ini, Tempo masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, serta Wakilnya, Atip Latipulhayat, terkait rincian anggaran tersebut.
Smart TV yang dipesan pemerintah memiliki spesifikasi mumpuni, yakni layar 75 inci dengan mode 75WM61FE. Perangkat ini menggunakan sistem operasi Android 13 dengan memori 16 GB, membutuhkan tegangan listrik 100-240 volt, terintegrasi dengan akun Merdeka Mengajar, dan dilengkapi berbagai aplikasi pendukung pembelajaran.
Distribusi smart TV ini mencakup semua jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA, baik sekolah negeri maupun swasta.
Setya Budi Arijanta menambahkan bahwa program ini didanai dari anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemerintah memilih Hisense sebagai vendor karena menawarkan harga terendah dibandingkan pesaingnya, Acer, yang menawarkan harga sekitar Rp 40 juta per unit.
“Acer mengundurkan diri, maksudnya nggak mau turun (harga). Akhirnya, yang mau negosiasi harganya tuh Hisense di angka Rp 26 juta per unit itu,” jelas Setya.
Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pihak sekolah berhak menolak distribusi smart TV atau interactive flat panel (IFP) jika tidak bersedia menerimanya. Bantuan ini hanya diberikan kepada sekolah yang telah menyatakan kesediaannya.
“Kalau misalnya sekolah tidak bersedia dan karena kekeliruan dari distributor, maka bisa minta dikembalikan atau minta kami ambil,” kata Mu’ti saat ditemui di kantornya, pada Kamis, 11 September 2025.
Dede Leni Mardianti turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Abdul Mu’ti: Banyak Sekolah yang Sedekah Nilai
