Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk segera mengatasi masalah keracunan yang menimpa ribuan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Beliau juga menekankan pentingnya menjaga program ini dari politisasi.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, saat menjawab pertanyaan media mengenai maraknya kasus keracunan yang terkait dengan program MBG.
“Kita harus waspada agar program Makan Bergizi Gratis ini tidak dipolitisasi,” tegas Prabowo, seperti yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu (27/9).
Prabowo mengungkapkan bahwa ia telah memantau kasus keracunan MBG dari luar negeri. Sebagai tindak lanjut, ia berencana untuk segera memanggil para pejabat terkait guna membahas solusi komprehensif.
Baca juga: Marak Siswa Keracunan MBG, Prabowo akan Panggil Kepala Badan Gizi Nasional
“Setelah ini, saya akan langsung memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta pejabat terkait lainnya untuk berdiskusi,” lanjut Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa program MBG ditujukan bagi anak-anak kurang mampu dan karenanya harus dilanjutkan. Ia menyoroti masih banyak anak-anak yang hanya mampu makan nasi dengan garam.
“Inilah mengapa masalah keracunan MBG harus segera diatasi. Tentu akan ada hambatan dan rintangan, tetapi kami akan menghadapinya,” tandasnya.
Berdasarkan data BGN, terdapat 5.914 penerima manfaat MBG yang mengalami keracunan sejak Januari hingga 25 September, tersebar di 70 lokasi. Korban keracunan ini meliputi anak sekolah dan ibu hamil.
BGN mencatat bahwa kasus keracunan tersebut terkonsentrasi di tiga wilayah. Wilayah II, yang meliputi Jawa, mencatat angka tertinggi dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang.
Menyikapi kejadian ini, BGN mendesak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan, sertifikat halal, serta memastikan penggunaan air layak pakai. Target penyelesaian sertifikasi ini adalah paling lambat bulan depan.
“Kami memberikan batas waktu satu bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat halal, dan penggunaan air layak pakai,” kata Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/9). Dengan langkah ini, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih aman dan efektif.
