Bisnis.com, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin gencar memberantas praktik perdagangan saham gorengan yang berpotensi merusak pasar modal melalui distorsi harga dan manipulasi. Bersama dengan Self Regulatory Organization (SRO) dan Kementerian Keuangan, OJK membentuk satuan tugas khusus untuk menertibkan praktik merugikan ini.
Langkah tegas ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menekankan bahwa insentif pemerintah bagi pasar modal akan dipertimbangkan setelah masalah saham gorengan berhasil ditangani.
Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, menjelaskan bahwa satuan tugas lintas lembaga ini melibatkan berbagai pihak penting. “OJK bersama Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah membentuk task force lintas lembaga. Fokus utama kami adalah pendalaman pasar, termasuk penegakan hukum terhadap praktik ilegal,” ungkap Inarno dalam Workshop Capital Market BEI di Bali, Sabtu (15/11/2025).
Pengawasan pasar menjadi salah satu dari tiga prioritas strategis OJK di tahun 2026. Ketiga prioritas tersebut mencakup sisi penawaran, permintaan, dan infrastruktur pasar modal.
Dari sisi penawaran, OJK berfokus pada peningkatan aktivitas penawaran umum perdana saham (IPO) oleh emiten berkapitalisasi besar, meningkatkan efisiensi dan transparansi proses penawaran umum, serta mendorong penerbitan obligasi dan sukuk daerah.
Di sisi permintaan, program prioritas meliputi perluasan basis investor, peningkatan likuiditas pasar sekunder, dan peningkatan free float saham. Saat ini, free float saham yang berlaku adalah 7,5%, dan OJK berencana untuk meningkatkannya secara bertahap.
“Target kami [free float] adalah 25%, namun tidak mungkin dicapai secara instan karena implikasinya yang besar. Oleh karena itu, kami akan bergerak secara bertahap. Dalam waktu dekat, kami menargetkan kenaikan menjadi 10%. Kami juga akan mengupayakan agar IPO mendatang memiliki minimal free float 10%, kemudian 15%, hingga akhirnya mencapai target 25%,” jelas Inarno.
Terakhir, dari sisi infrastruktur, OJK berfokus pada penguatan infrastruktur pasar, percepatan perizinan dan transformasi proses penawaran umum, penguatan pelaku pasar, perluasan akses, serta penguatan tata kelola pasar modal.
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
