Bisnis, JAKARTA — Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk membatalkan tunjangan rumah bagi para anggotanya diprediksi menjadi sentimen positif yang dapat mendongkrak kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan mendatang.
Nafan Aji Gusta, Senior Market Chartist dari Mirae Asset Sekuritas, meyakini bahwa langkah pembatalan ini berpotensi meredakan tensi politik dan keamanan yang sebelumnya kurang kondusif. Suasana politik yang lebih stabil diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri investor untuk kembali menanamkan modalnya di pasar saham domestik.
“Pembatalan kebijakan ini menunjukkan adanya upaya dari DPR untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat secara bertahap. Hal ini diyakini akan meredakan ketegangan politik dan menciptakan kondisi keamanan yang lebih stabil,” ungkap Nafan saat dihubungi Bisnis pada Jumat (5/9/2025).
Menurut Nafan, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri adalah faktor krusial yang memengaruhi risk appetite investor. Tercatat, selama periode 1-4 September 2025, investor asing melakukan aksi jual bersih (net sell) dengan nilai mencapai Rp4,18 triliun.
“Kondisi politik dan keamanan yang lebih kondusif dapat menjadi katalis positif yang signifikan, mendorong peningkatan risk appetite para pelaku investor untuk kembali berinvestasi di pasar modal Indonesia,” jelasnya.
Keputusan pembatalan tunjangan rumah anggota DPR ini diumumkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut telah dicapai melalui rapat seluruh fraksi dan diputuskan pada tanggal 31 Agustus 2025.
Selain pembatalan tunjangan rumah, DPR juga menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, kecuali untuk undangan kenegaraan. Beberapa fasilitas lain juga akan mengalami pemangkasan, termasuk biaya perjalanan, tagihan listrik dan telepon, serta insentif transportasi. Anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politik juga dipastikan tidak akan lagi menerima hak-hak keuangan mereka.
Lebih lanjut, Dasco menyatakan bahwa DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Kebijakan-kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap 17+8 tuntutan publik yang disuarakan dalam aksi demonstrasi beberapa hari terakhir.
“DPR RI berkomitmen untuk memperkuat transparansi dan membuka ruang partisipasi publik yang bermakna dalam setiap proses legislasi dan pembuatan kebijakan lainnya,” tegas Dasco dalam konferensi pers pada Jumat (5/9/2025).
