YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperketat pengawasan terhadap peralatan makan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul menyusul berulangnya kasus keracunan makanan yang diduga terkait dengan program tersebut.
“Pengawasan harus mencakup wadah makanan, sanitasi dapur, dan seluruh peralatan masak,” tegas Ketua YLKI, Niti Emilia, dalam sebuah diskusi terbuka di Best Western Hotel, Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Niti Emilia menekankan bahwa pengawasan terhadap mitra MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada bahan pangan yang dicurigai menjadi penyebab keracunan. Ia menjelaskan bahwa wadah makanan atau food tray juga berpotensi menjadi sumber masalah.
Dalam dokumen Panduan Mitra untuk Pembangunan SPPG, nampan makanan seharusnya terbuat dari stainless steel (SUS) 304. Namun, YLKI menduga bahwa banyak mitra MBG tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi keaslian dan kualitas nampan yang mereka gunakan. Hal ini membuka celah bagi penggunaan bahan yang tidak memenuhi standar keamanan.
YLKI juga menyoroti status sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk peralatan makan yang saat ini masih bersifat sukarela. Menurut Niti, sertifikasi SNI yang wajib akan memberikan jaminan keselamatan yang lebih kuat bagi konsumen. “Ke depannya, kami berharap SNI menjadi wajib,” ujarnya.
Niti menambahkan bahwa jika keracunan berasal dari makanan itu sendiri, penerima manfaat MBG biasanya dapat mendeteksinya melalui rasa atau bau yang tidak sedap. “Namun, jika makanannya terlihat baik-baik saja tetapi kemudian terjadi keracunan, ini menimbulkan pertanyaan besar dan perlu diselidiki lebih lanjut,” katanya.
Lebih lanjut, Niti mengingatkan bahwa satu kasus keracunan makanan saja sudah dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). “Satu kasus keracunan makanan dapat menyebabkan kematian dan berpotensi menyebar luas,” tegasnya.
Kasus keracunan massal yang diduga terkait dengan program MBG kembali terjadi. Kali ini, sejumlah siswa dan guru di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dilaporkan mengalami gejala keracunan.
Informasi yang dihimpun Tempo pada Selasa, 12 Agustus 2025, menyebutkan bahwa kasus keracunan massal ini menimpa siswa dan guru di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Gemolong dan SMP Negeri (SMPN) 3 Gemolong.
Kepala Puskesmas Gemolong, Agus Pranoto Budi, mengkonfirmasi kejadian tersebut. Berdasarkan data sementara per Selasa, 12 Agustus 2025, terdapat 196 orang yang mengalami gejala keracunan, termasuk siswa, guru, karyawan sekolah, dan anggota keluarga yang ikut mengonsumsi makanan tersebut. “Data sementara menunjukkan 196 orang mengalami gejala keracunan, termasuk murid, guru, karyawan, dan keluarga yang memakan makanan yang dibawa pulang,” kata Agus kepada wartawan.
Agus menjelaskan bahwa para korban mengalami gejala seperti mual, pusing, dan diare setelah mengonsumsi makanan dari program MBG yang didistribusikan oleh Dapur SPPG Mitra Mandiri Gemolong pada 11 Agustus 2025. Tim dari Puskesmas Gemolong segera mendatangi para korban untuk melakukan pemeriksaan setelah menerima laporan kejadian tersebut.
Kasus dugaan keracunan akibat program MBG bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 140 siswa SMPN 8 Kupang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis.
Para siswa yang mengalami gangguan kesehatan seperti diare dan muntah-muntah dirawat di tiga rumah sakit terdekat, yaitu RSUD SK Lerik, RSU Mamami, dan RS Siloam pada Selasa pagi, 22 Juli 2025. Sehari sebelumnya, mereka mengonsumsi menu MBG. Hasil pemeriksaan sampel makanan menunjukkan adanya bakteri Streptococcus sp dalam daging.
Septia Ryanthie berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Apa yang Terjadi Ketika Dana Daerah Dipangkas
